Kupang, Kamis 20 Juli 2023 – BMPS NTT mengungkapkan keprihatinan atas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK di Kota Kupang. Dalam kunjungan mereka ke 6 sekolah swasta di wilayah tersebut, terungkap bahwa jumlah siswa baru di 43 sekolah swasta belum memenuhi Rombongan Belajar (rombel) yang tersedia. BMPS NTT menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh sistem PPDB yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan dalam PPDB.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo, menyoroti ketidakadilan dalam pembagian kuota siswa baru antara sekolah swasta dan negeri. Ia menegaskan bahwa jika pihak swasta tidak mendapatkan dukungan dari kebijakan yang tepat, maka mereka tidak akan mampu bersaing secara adil. Rondo menekankan perlunya kebijakan yang kuat dan tanpa kompromi bagi pihak yang berwenang menetapkannya.

Selain itu, kepala sekolah dari beberapa SMA dan SMK swasta juga menyampaikan keluhan serupa. Maria Magdalena Tri Ratnasari, Kepala SMK Uyelindo Kupang, dan Usman Sakan, Kepala SMK Muhammadiyah Kupang, mengungkapkan bahwa PPDB yang mereka alami mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya membuat regulasi tertulis, tetapi juga memastikan implementasi dari regulasi tersebut adil dan tidak mendiskriminasi sekolah swasta.

Rondo menegaskan bahwa masalah ketidakadilan PPDB terlihat jelas di SMK Uyelindo Kupang, yang memiliki fasilitas yang memadai namun minim siswa. Selain itu, sekolah-sekolah swasta juga dihadapkan pada permasalahan serius, seperti tenaga pengajar mayoritas guru honorer yang bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memprioritaskan pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya merugikan sekolah swasta.

Rondo juga menyoroti peran penting SMK Muhammadiyah Kupang yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT sejak tahun 1998. Ia mendesak pemerintah untuk berpihak kepada sekolah swasta dan memberikan keadilan dalam PPDB.

BMPS NTT menegaskan bahwa berita ini berdasarkan fakta yang mereka peroleh dari kunjungan dan diskusi dengan kepala-kepala sekolah swasta di Kota Kupang. Mereka berharap agar pemerintah segera memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah swasta dalam proses PPDB agar tercipta sistem yang lebih adil dan mendukung perkembangan pendidikan di wilayah tersebut.