Kupang, 16 Juli 2023 – Winston Neil Rondo, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT, menjadi perhatian utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD NTT yang diselenggarakan di ruang Kelimutu lantai II DPRD NTT pada tanggal 14 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, Rondo dengan tegas menyuarakan protes terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 yang dianggapnya tidak adil bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di wilayah Kota Kupang.
Winston Neil Rondo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak serius yang dialami sekolah swasta akibat implementasi PPDB tahun ini. Lebih dari 27 sekolah swasta dari total 43 sekolah swasta di Kota Kupang dilaporkan belum berhasil merekrut siswa baru atau bahkan memiliki jumlah pendaftar di bawah satu kelas.
“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Jika terus berlanjut, banyak sekolah swasta yang berisiko harus ditutup karena hanya menerima sedikit siswa baru setiap tahunnya, dan jumlah ini tidak mencukupi untuk membentuk satu rombongan belajar,” ujar Winston Rondo dengan nada prihatin.
Winston Rondo menyebutkan bahwa dasar dari protes BMPS adalah untuk memperjuangkan sistem yang adil dalam PPDB SMA/SMK tahun ini. Ia menyoroti kebijakan rekrutmen yang terfokus pada sekolah negeri, sehingga siswa-siswa potensial cenderung mengalihkan pilihan mereka ke sekolah negeri, menyisakan sekolah swasta dengan jumlah pendaftar yang terbatas.
“Sekolah swasta bukanlah sekolah baru, mereka telah beroperasi selama 40-50 tahun. Namun, karena sistem PPDB saat ini, keberlangsungan sekolah swasta menjadi terancam,” tambahnya.
Ketua BMPS NTT ini juga menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada orang tua siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Rondo meminta agar penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri ditutup sementara, sehingga sekolah swasta memiliki kesempatan bersaing dengan lebih sehat dalam merekrut siswa baru.
Menanggapi protes yang disampaikan oleh Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor Orang, memberikan rekomendasi setelah mendengarkan masukan dari beberapa anggota Komisi V. Salah satunya adalah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk tidak membuka rombongan belajar baru bagi sekolah negeri demi menjaga kondisi yang ada.
RDP ini mencerminkan perhatian serius terhadap isu PPDB yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sekolah swasta, khususnya di Kota Kupang. Winston Neil Rondo dan BMPS NTT berharap rekomendasi dari Komisi V DPRD NTT dapat membawa perubahan yang lebih adil dalam sistem PPDB untuk masa depan pendidikan di wilayah tersebut.
Anda juga dapat membaca berita ini di POS Kupang dengan Judul : “Keluhkan Sistem PPDB 2023, BMPS NTT dan 12 Kepsek SMA/SMK Swasta Kota Kupang RDP dengan DPRD NTT”