Kupang – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Neil Rondo (WNR), mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di 43 SMA/SMK swasta di Kota Kupang. Sejak pembukaan PPDB hingga saat ini, sekolah-sekolah swasta menghadapi kenyataan yang memprihatinkan, dengan jumlah pendaftar yang masih jauh di bawah kapasitas rombongan belajar (rombel) yang tersedia, bahkan beberapa sekolah hanya berhasil merekrut kurang dari lima orang siswa baru.

BMPS NTT terus berupaya untuk mengadvokasi permasalahan yang dihadapi oleh SMA/SMK swasta di Kota Kupang. Salah satu langkah yang diambil adalah mendatangi Ombudsman NTT untuk menyampaikan situasi yang sesungguhnya di sekolah-sekolah swasta tersebut. Selain itu, BMPS juga telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT serta berdiskusi dengan Komisi V DPRD NTT.

Dalam upaya menyelesaikan polemik PPDB tahun 2023, BMPS NTT menggelar bincang-bincang di Viral NTT Radio Tirilolok pada Sabtu, (22/7/2023). Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo, turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, bersama dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor, Kepala Sekolah SMA PGRI Kupang, Zeth Boling, dan moderator Isidorus Lilijawa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor, menyoroti bahwa Dinas Pendidikan Provinsi NTT telah salah merancang kebijakan terkait PPDB untuk SMA dan SMK di wilayah tersebut, terutama di Kota Kupang. Ia menyatakan bahwa kuota rombongan belajar dalam PPDB tahun 2023 tidak dipertimbangkan secara matang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk adanya kepala sekolah negeri yang mengizinkan siswa melebihi kuota yang telah ditentukan.

WNR, Ketua Umum BMPS NTT, turut menyampaikan pandangannya mengenai permasalahan ini. Ia menjelaskan bahwa situasi PPDB tahun 2023 bagi sekolah swasta di Kota Kupang sedang mengkhawatirkan, dan BMPS NTT telah berjuang sejak Oktober tahun sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, sebagian siswa tamatan SMP masih diperkirakan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses PPDB yang tertib, yang menyebabkan perlunya perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah untuk membantu sekolah swasta menghadapi problematika PPDB tahun 2023.

Winston Neil Rondo, berharap agar Pemerintah Provinsi NTT dapat turun tangan secara aktif dan segera mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan ini, agar proses PPDB di SMA/SMK swasta di Kota Kupang dapat berjalan lebih lancar dan merata. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.