Dari kekurangan jam mengajar hingga masa depan atlet muda NTT — berikut catatan saya dari rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dan apa yang menurut saya harus segera dibenahi.
Setiap kali turun ke lapangan, saya selalu pulang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Reses kali ini tidak berbeda. Dari keluhan kepala sekolah tentang guru honornya yang kehilangan jam mengajar, hingga kegelisahan orang tua atlet muda yang bertanya-tanya ke mana arah pembinaan olahraga daerah ini sebenarnya dibawa — semua itu saya bawa ke meja rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Berikut adalah tiga isu utama yang saya angkat, dan mengapa saya rasa publik NTT berhak mengetahuinya.
1. Guru Honorer yang Terpinggirkan oleh Kebijakannya Sendiri
Seorang kepala sekolah pernah berkata kepada saya, hampir putus asa: “Bapak, kita bisa urus ini P3K, dong. Saya punya guru honor yang sudah sepuluh tahun mengabdi, tapi justru dia yang dirugikan.” Kalimat itu terus terngiang. Program yang seharusnya menyejahterakan guru, dalam praktiknya justru menyisihkan mereka yang paling lama berbakti.
Persoalan ini diperparah oleh ketimpangan skema pembiayaan guru P3K paruh waktu. Ada yang menerima Rp1,5 juta per bulan, sementara yang lain hanya mengandalkan dana komite sekolah — bahkan ada yang di kisaran Rp150 ribu ditambah uang makan, seperti yang terjadi di salah satu SMA di Malaka.
Yang membuat saya lebih prihatin, evaluasi APBD 2025 justru mencatat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu penyumbang terbesar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Artinya, ada dana yang semestinya sampai ke sekolah dan guru, tapi justru mengendap. Karena dana ini mengalir lewat APBD provinsi, saya menegaskan bahwa pengawasan DPRD punya legitimasi penuh untuk masuk ke persoalan ini — dan saya akan kawal itu.
“Kalau uang memang ada, kenapa tidak dibayar?” — Winston Neil Rondo, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPRD NTT
Saya mendorong solusi konkret: redistribusi guru yang jam mengajarnya berlebih ke sekolah-sekolah swasta yang justru kekurangan tenaga pengajar. Ini bukan sekadar solusi administratif, tapi soal keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi.
2. SKO: Pusat Pembinaan Atlet, atau Sekadar Sekolah dengan Ekstrakurikuler Olahraga?
NTT sedang bersiap menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) untuk benar-benar berperan sebagai lumbung atlet daerah. Tapi ketika saya bongkar dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS), yang saya temukan justru kekosongan arah: tidak ada roadmap yang jelas soal cabang olahraga prioritas, kebutuhan pelatih dan sport science, asrama, kurikulum pembinaan atlet, maupun indikator prestasi yang ingin dicapai.
“Apakah SKO benar-benar dirancang sebagai pusat pembinaan atlet unggulan NTT, atau hanya sekolah biasa yang kebetulan punya kegiatan olahraga tambahan?” — Winston Neil Rondo
Saya juga menyoroti proses penerimaan peserta didik baru SKO tahun ini, di mana cabang olahraga strategis seperti bola voli — yang punya potensi besar menyumbang medali — justru belum mendapat ruang yang memadai. Ini kontradiktif dengan semangat menjadikan SKO sebagai pusat unggulan.
Karena itu, atas nama Komisi V, saya secara resmi meminta Dinas Pendidikan menyusun peta jalan pengembangan SKO untuk lima tahun ke depan — mencakup cabang olahraga prioritas, target prestasi, kebutuhan pelatih, kerja sama dengan KONI dan Dispora, serta pengurus provinsi cabang olahraga, hingga indikator keberhasilan pembinaan atlet. NTT tidak boleh menyambut PON 2028 tanpa arah yang jelas.
3. Merapikan Arah Pembahasan: 8 Klaster Aspirasi
Agar seluruh masukan dari rekan-rekan anggota Komisi V tidak berserakan dan mudah ditindaklanjuti, saya merangkumnya ke dalam delapan klaster besar sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan dalam merespons:
- Energi — APBD 2026, PAD, dan penyelamatan atas pelanggaran
- Mutu pendidikan — IPM dan pemerataan layanan
- Guru — sertifikasi, redistribusi, dan SDM pendidikan
- Sekolah — infrastruktur dan sarana-prasarana
- Bantuan pendidikan — dana BOS dan pendidikan inklusif, termasuk SLB
- Reformasi SMA — SMK vokasi dan program unggulan
- SKO — dan pembinaan atlet
- Kebudayaan — museum dan warisan budaya
Kepala Dinas Pendidikan kemudian diberi waktu untuk merespons seluruh poin ini secara langsung — dan saya akan terus memantau agar setiap janji yang disampaikan di ruang rapat, benar-benar terealisasi di lapangan.
Komitmen Saya untuk Rakyat NTT
Guru yang mengabdi selama sepuluh tahun tidak seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan. Atlet muda NTT tidak seharusnya menunggu tanpa kejelasan arah pembinaan. Saya akan terus mengawal dua isu ini hingga ada langkah nyata dari eksekutif — karena pendidikan dan olahraga adalah investasi masa depan NTT yang tidak bisa ditunda.